Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/analytics.php on line 41

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400
October 2016 – BPMSPH – Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Monthly Archives: October 2016

BPMSPH dalam Hari Pangan Sedunia (HPS)

img-20161029-wa0027

img-20161029-wa0027

Hari pangan Sedunia (HPS) yang diadakan di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peringatan Hari Pangan Sedunia yang ke-36 Tingkat Nasional ini dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 29 Oktober 2016 mengangkat Tema “Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim.”

Ada berbagai even di HPS tahun ini diantaranya adalah demo dan lomba, selain itu juga ada stand-stand Pameran yang dikuti oleh sejumlah Kementerian seperti  Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, LH dan Kehutanan, Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan dan Pariwisata ada lembaga  FAO;  Provinsi se Jawa, Sumatera, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua; Perum BULOG; PT Pupuk Indonesia; Perbankan dan Perusahaan Swasta. Dari total keseluruhan stand yang mengikuti HPTS tahun 2016 sebnayak 203 stand.

Expose Pelayanan Publik BPMSPH Bogor

img_20161025_154725

Ada banyak cara Pemerintah dalam mensukseskan reformasi birokrasi di tubuh kementerian atau lembaga pemerintahan, terkait dengan pelayanan publik dalam hal ini Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 13/Permentan/KP.540/3/2015 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Tani bagi Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi dibidang Pertanian tahun 2016.

Dalam menindaklanjuti Peraturan tersebut Kementerian Pertanian lewat Biro Organisasi dan Kepegwaian Kementerian Pertanian  melaksanakan Penilaian Pelayanan Publik Bagi Unit Kerja Pelayan Publik (UKPP) dilingkungan Kementerian Pertanian yang berlangsung tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Hotel Royal Amaroosa jalan Otto Iskandardinata, Kota Bogor.

Acara yang dibuka oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian ini dihadiri oleh 26 Satker yang salah satunya adalah Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor. Dalam arahanya Drs. Abdul Halim, M.Si mengharapkan semua Unit Kerja dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam Meng Ekspose Pelayanan Publik, BPMSPH mendapatkan Kesempatan Hari Ke-2 tanggal 25 Oktober 2016 yang diwakili oleh Kepala BPMSPH drh. Rr. Endang Ekowati memaparkan menggunakan media slide Power Poin dan Vidio tentang sarana BPMSPH. Selain itu juga melakukan demo pengujian terhadap Pangan asal hewan berupa ayam tiren (ayam mati kemaren) ayam formalin, daging sapi dan daging celeng yang disajikan secara lugas dan cermat namun juga harus secara efektif karena presentasi dibatasi dalam waktu 30 menit yang langsung dinilai oleh tim penilai dari Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian.

Sosialisasi Tax Amnesty

img_7202

img_7202Bogor – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor melakukan sosialisasi Program Tax Amnesty (pengampunan pajak) di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Bogor, Jalan Pemuda No 29 a, Kota Bogor, Rabu, 19 Oktober 2016.

Peserta Sosialisasi ini adalah seluruh karyawan BPMSPH, Acara yang diselenggarakan di Gedung BIMTEK BPMSPH ini berlangsung secara lancar, para peserta sangat Antusiasme dengan diselenggarakanya sosialisasi ini, ada beberapa peserta yang menanyakan tentang  Tax Amnesty diantaranya adalah Drh. Armin Riandy Yang menayakan tentang apa saja yang harus dilaporkan, dan bagaimana memastikan nilai aset yang dilaporkan.

mengenai hal itu KPP Pratama Kota Bogor Eka Evrida menjelaskan, tujuan dari sosialisasi Tax Amnesty ini memeberitahukan kepada wajib pajak karena belum semua wajib pajak mengetahui Program Tax Amnesty. Wajib pajak diminta melaporkan aset dan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini bisa terjadi wajib pajak lupa atau belum mengetahui mekanisme perhitunganya, selain itu juga dijelaskan mengenai harta yang didapatkan dari harta waris mengenai bagaimana cara dan mekanisme perhitunganya.

Jika tak mengikuti program Tax Amnesty, menurut Lukman, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT Pajak 2015. Sesuai Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016, wajib pajak akan dikenai mekanisme kurang bayar yang memungkinkan petugas pajak melakukan pemeriksaan lebih detil terhadap harta yang dilaporkan itu. Program Tax Amnesty juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Sosialisasi Zona Integritas Menuju BPMSPH Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

 

img_7173Dalam Permenpan dan RB No 52 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.


Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400

Warning: getenv() has been disabled for security reasons in /home/bpmsph/public_html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 400