PENERIMAAN PENGHARGAAN PREDIKAT WBK NASIONAL KEPADA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN BOGOR

Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi Balai Penguhian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah ditunjuk untuk mengikuti penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan instansi Pemerintah.

Pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, BPMSPH diundang untuk menerima penghargaan Predikat WBK Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN RB) yang diserahkan di Hotel Bidakara. Acara yang dilakukan dalam 2 sesi yaitu Kegiatan workshop dan penghargaan diikuti seluruh penerima penghargaan dengan tujuan saling bertukar pengalaman tentang kiat-kiat membangun Zona Integritas di lingkungan kerja masing-masing, dalam hal ini tidak lain adalah komitmen pimpinan yang kuat dalam membangun Zona Integritas.

Acara penyerahan penghargaan WBK/WBBM yang dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan lembaga yang memperoleh predikat WBBM sebanyak 6 unit kerja dan 77 unit kerja yang mendapat WBK ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan sejak senin kemarin. “Hal ini dimaksudkan agar momentum hari anti korupsi internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh instansi pemerintah untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara komkrit, sistematis, dan berkelanjutan” ujar Menteri PAN RB Asman Abnur.

Penyerahan dilakuakan langsung oleh Menteri PAN RB Asman Abnur dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif kepada Kepala Balai BPMSPH, drh. Rr. Endang Ekowati. Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan “Harapanya dari penyerahan penghargaan WBK ini bukan di anggap sebagai prestasi melainkan dijadikan sebagai awal dari kebajikan-kebajikan untuk kedepanya. Selain itu, harapan dari Kepala Balai dari penghargaan yang diperoleh dapat menjadi UPT yang dapat menyelenggarakan Pemerintahan yang besih dan melayani sehingga dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat”.

Zona Integritas merupakan pemicu percepatan reformasi birokrasi untuk mempertahankan penghargaan ini di perlukan internalisasi yang terus menerus sehingga dapat melakuakan perbaikan terhadapa pelayanan. Dalam sambuatan penutupnya menteri Asman Abnur berpesan “ saya mengajak seluruh jajaran kementerian , lembaga, pemda untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM”.

Related posts:

Leave a Reply

%d bloggers like this: